-->

DPRK Aceh Utara Dukung Perintah Kapolri Berantas Pungli

Abdul Rafar author photo

Aceh Utara, BAP--Genderang perang sudah ditabuhkan lagi oleh Kapolri, menyikat habis aksi Pungli dan premanisme di semua wilayah di Indonesia, termasuk di Aceh. Hal itu mendapat respon positif dari semua kalangan.

Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkifli,  mendukung langkah tegas presiden itu.

Menurutnya, kasus pungutan liar yang dilakukan preman memang sudah menjadi persoalan utama, tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan, ditempat lain pun masih banyak dijumpai, ini harus segera dibasmi oleh Polri.

"Mengingat hal ini tentunya bisa mengganggu lalu lintas perekonomian" kata Politisi Muda saat dihubungi beritaacehpoe.net melaui telepon selulernya, Senin 14/6/2021.

Selain membuat masyarakat resah, juga membuat iklim investasi dan dunia usaha di sebuah daerah menjadi terhambat, aksi pungli harus diberantas ke akar-akarnya.

Selain itu, dia meminta Polri tak hanya fokus pada wilayah ibukota. Skala penindakan preman dan pungutan liar harus diperluas.

"Pungli ini kan tidak hanya kepada sopir pelabuhan, tapi juga ke toko-toko, perumahan, pengembang. Ini benar-bener menyebabkan keresahan warga, jadi tolong agar ditindak tegas saja," tutur Politisi Muda dari Partai PKS

Sudah seharusnya Polisi menjadikan pemberantasan premanisme sebagai salah satu prioritas kerja.

Aksi premanisme, seperti pungutan liar dan pemerasan, amat mengganggu dunia usaha serta-dalam jangka panjang-mengganggu iklim investasi.

Tak ada pengusaha yang tertarik menanam modal di negara yang membiarkan preman bebas merdeka. Pemberantasan premanisme akan menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi.

Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara Partai Keadilan Sejahtera ini sangat berterimakasih kepada polisi dalam memberangus aksi premanisme.

"Apalagi, belakangan ini, ulah premanisme merebak di berbagai daerah di Indonesia, tak hanya di Ibukota Jakarta" ujarnya.

Menurutnya, Mereka bergerak di berbagai sektor ekonomi dengan kedok menyediakan beragam jasa, dari memungut uang parkir, menjaga keamanan, sampai menagih utang.

"Padahal sebenarnya mereka mengintimidasi dan memeras warga setempat serta pemilik usaha. Keberadaan para preman ini menjadi biaya tambahan yang memberatkan pelaku ekonomi," pungkasnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini