-->

BPH Migas Larang Kenderaan Nunggak Pajak Isi BBM Subsidi, Haji Uma Paruik

Abdul Rafar author photo

Jakarta, BAP--Pemerintah melalui BPH Migas akan menerapkan peraturan larangan pengisian BBM Bersubsidi bagi masyarakat penunggak pajak Kendaraan Bermotor di Tahun 2024 nanti.

Terkait hal tersebut, Anggota DPD RI H. Sudirman sapaan akrabnya Haji Uma Paruik serta Geram atas kebijakan aturan BPH Migas, mengingat kondisi tersebut bagai menjerat leher Masyarakat Aceh yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Kendati demikian, saat ini sudah ada Provinsi yang menjalankan aturan larangan mengisi BBM Bersubsidi bagi masyarakat menunggak dan mati plat kenderaan bermotor.

Aturan larangan itu ditanggapi oleh berbagai pihak dan elemen masyarakat, termasuk dari anggota DPD-RI asal Aceh, H. Sudirman, sering disapa Haji Uma.

"Menurut saya, kebijakan ini disusun tanpa melalui kajian konferhensif, khususnya terkait dampak sosial ekonomi bagi masyarakat keciil, masyarakat kecil akan sangat dirugikan dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan ini mesti dikaji ulang" kata Pimpinan PURT DPD RI H. Sudirman, sapaan akrabnya Haji Uma kepada beritaacehpoe.net melalui pesan Persnya Rabu 29/11/2023. 

Haji Uma mengakui kebijakan aturan itu, tujuan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan melalui optimalisasi pajak dan restribusi. 

"Namun, formulasi solusi untuk mencapai tujuan tersebut sangat tidak tepat, bahkan akan menimbulkan masalah baru nantinya" ujar Haji Uma.

Dijelaskannya bahwa saat ini masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi sebagian besar masyarakat dewasa ini, sedang tidak baik-baik saja dan dalam kondisi sulit secara ekonomi.

"Sebagian masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi kondisi ekonomi sedang sulit. Jika hal ini tetap diterapkan akan muncul masalah baru dan membuat kondisi masyarakat kecil semakin sulit secara ekonomi dan berdampak juga bagi ekonomi daerah. Karena itu perlu dikaji ulang dan carikan solusi lain yang lebih tepat" jelas Haji Uma.

Disisi lain, sejauh ini Pemerintah Aceh memang belum mengeluarkan aturan maupun surat edaran menindaklanjuti kebijakan BPH Migas tersebut. 

Pun demikian dipastikan kebijakan itu akan diterapkan di Aceh kedepan, hal itu terungkap dari pernyataan Abdul Halim, anggota Komite BPH Migas saat berada di Krueng Raya, Aceh Besar beberapa hari yang lalu.

Haji Uma berharap sekaligus meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengkaji secara menyeluruh dampak positif-negatifnya dan sebab akibat dari kebijakan itu, terutama bagi masyarakat kecil. 

"Kita menekankan bahwa Aceh mesti mendapat pengecualian untuk mengatur diri sendiri dalam kaitan dengan kebijakan ini" tegas Senator Aceh H. Sudirman sapaan akrab Haji Uma.

Menurut Senator Aceh ini, Aceh punya kekhususan tersendiri dibawah payung hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

"Aceh dengan kekhususannya dibawah payung hukum UU Pemerintah Aceh, perlu mendapat pengecualian untuk mengatur dan memiliki kebijakan sendiri dalam konteks penerapan aturan ini" pungkas Haji Uma.
Share:
Komentar

Berita Terkini