Aceh Timur, BAP--Dugaan penyimpangan Anggaran Dana Desa yang dialokasikan 8 persen untuk pelaksanaan kegiatan Pos PPKM di Aceh Timur diuga melibatkan pihak Muspika.
Sumber media ini mengungkapkan, sebagai Kepala Desa, dirinya mengaku serba salah dengan anggaran tersebut, selain banyak intervensi, juga sebagiannya diminta dikelola oleh muspika
Menurutnya, anggaran yang dikelola muspika seperti biaya edukasi dan sosialisasi pencegahan covid, pengadaan alat kesehatan, sependuk dan bahkan informasi yang diperoleh sebagian Desa pembangunan Pos PPKM ditangani oleh muspika.
Masih menurut sumber media ini, meski pengadaan barang dan jasa tidak sesuai harga atau adanya pengelembungan, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.
"Sebenarnya kami tau kalau harga tidak sesuai, bahkan mahal sampai tiga kali lipat, tapi kami harus menganggarkannya" ungkapnya.
Pengakuan adanya intervensi dan pengololaan sebagian dana oleh muspika juga diakui oleh seorang pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Timur.
"Jangankan Keuchik, saya sendiri mendapat teror dari pihak tertentu terkait anggaran Desa agar saya jangan mempersoalkan terkait anggaran Pos PPKM" akuinya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran yang dialokasikan untuk Pos PPKM mencapai Rp50-60 juta rupiah setiap Desa dalam Kabupaten Aceh Timur, sementara kegiatan yang dilaksanakan nyaris tidak ada.
Pantauan media ini disejumlah Desa terlihat Pos PPKM seperti tidak terurus, bahkan air untuk cuci tangan saja tidak tersedia, sayangnya wartawan media ini tidak bisa melihat kondisi di dalam Pos karena tidak ada petugas.
Informasi yang diperoleh, harga pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Pos tersebut banyak tidak sesuai harga standar, seperti pengadaan spanduk yang mencapai Rp1,5 uta untuk lima lembar.
Begitu juga dengan uang makan dan honor petugas piket di Pos tersebut diduga fiktif, sejauh ini belum berhasil dilakukan konfirmasi dengan pihak terkait menyangkut penggunaan anggaran secara rinci.
Posts
