Aceh Utara, BAP--Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara dari Partai PKS, Zulkifli mengkritisi rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan atau sekolah.
Dia menilai, rencana itu akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satunya, lanjut dia, berdampak pada biaya pendidikan yang semakin mahal.
"Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan. Karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi," kata Zulkifli saat ditemui beritaacehpoe.net, selesai Sarapan bersama warga pada sebuah warung kopi diujung timur Kabupaten Aceh Utara Minggu 13/6//2021.
Ia menyatakan seharusnya Pemerintah yang paling bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan, termasuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuaii dengan amanat undang-undang.
Lebih lanjut Zulkifl mengatakan, reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Reformasi perpajakan ini tidak untuk dilakukan segera di tahun ini atau tahun depan. Akan tetapi, menyesuaikan juga dengan proses pemulihan ekonomi," ujarnya.
Protes Komisi IV DPRK Aceh Utara dari Partai PKS itu didasari pandangan bahwa langkah pemerintah sangat tidak etis. Sebab, lembaga pendidikan di Indonesia saat ini justru membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah.
"Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki," tegas pria yang disapa Pak Jol.
Pak Jol menambahkan, dalam Pasal 31 UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.
"Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara," imbuhnya.
Ia mengaku khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, justru malah melebarkan.
"Jembatan kesenjangan sosial pendidikan dan untuk saat ini masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di negara kita," tutur Politisi muda dari Fraksi Partai' PKS.
Imbasnya nantinya, tidak menutup kemungkinan lembaga pendidikan secara langsung akan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta.
"Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama," jelasnya.
Posts
